Breaking News

Pemda Soppeng Ikut Rakor Tahapan Kesiapan Pemungutan Suara Pilkada Dipimpim Mendagri

 



Suarapalapa.com, Soppeng -- Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Tahapan Pemungutan Suara Pilkada Serentak Tahun 2020 dipimpin Mendagri Tito Karnavian. Rakor ini juga diikuti Pemerintah Kabupaten Soppeng secara virtual nerlansung di SCC Lamataesso Kabupaten Soppeng di Watansoppeng, 6 Desember 2020

Rakor ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setda, Drs. A. Fitratuddin, M.Si. turut didampingi, Anggota Forkopimda Kab. Soppeng, dan para SKPD terkait.

Rakor yang dipimpin Mendagri, Tito Karnavan,  ini dalam arahannya, ini menjelaskan jadwal lanjutan tahapan pemilihan (PKPU Nomor 5 Tahun 2020) dan kerawanannya (Covid19, konvensional/anarkis, monev politics).

Dikatakan, dalam pelanggaran protokol kesehatan di Pilkada 2020 terdapat 2,2 % pelanggaran protokol kesehatan pada Pilkada serentak tahun 2020 dari total tatap muka sebanyak 13.646 orang. Sehingga ditetapkan batas tatap muka dalam kampanye Pilkada serentak paling banyak 50 orang.

Menurutnya, ada tiga kunci sukses pelaksanaan pemungutan suara yaitu pembagian waktu yang jelas, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), dan penegakan ketentuan atau aturan yang tegas.

Ketua Bawaslu RI, Abhan, SH,M.H., memaparkan kesiapan Bawaslu jelang Hari Pungut Hitung Pemilihan Serentak tahun 2020 yaitu melakukan pengawasan terhadap kampanye, pemetaan TPS rawan, indeks kerawanan jelang pemungutan suara, patroli pengawasan masa tenang dan pengembangan sistem pengawasan.

Dijelaskan, untuk patroli pengawasan ini dilakukan secara serentak di seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada untuk mencegah praktik politik uang. Adapun tujuan patroli pengawasan ini untuk memastikan rasa tenang, bebas dari kegiatan politik yang berpotensi mempengaruhi pada pemungutan suara Pilkada tahun 2020, diantaranya adalah kemungkinan masih adanya alat peraga atau bahan kampanye yang belum dibersihkan dan terlebih praktik politik uang.

Ketua DKPP RI, Prof, Dr. Muhammad, S.IP, M.Si. :menjelaskan tentang kode etik penyelenggaraan pemilu di mana demokrasi yang diawali dari pemilu harus menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

Adapun syarat pemilihan demokratis. Kata Ketua DKPP RI ini, regulasi yang jelas dan tegas, peserta pemilu yang taat aturan, pemilih yang cerdas dan partisipatif, birokrasi netral, dan penyelenggara yang kompeten dan berintegritas.

Ketua KPU RI, Arief Budiman pada kesempatan itu menyampaikan, terkait dengan kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak harapan yang perlu dijadikan fokus terhadap dua hal yakni kesiapan logistik dan kesiapan SDM.

1). kesiapan logistik : Ia mengingatkan kepada penyelenggara KPU untuk terus berkoordinasi dengan stakeholder atau pemerintah daerah terkait untuk distribusi logistik dan pengamanan hingga tiba ke daerah masing-masing, jangan sampai logistik yang sampai terjadi masalah, rusak atau pencurian.

2). Kesiapan SDM, dimana dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 tahapannya cukup berat karena semua kegiatan dan tahapan harus memperhatikan protokol kesehatan guna untuk pencegahan penularan virus covid-19. Pihak penyelenggara Pilkada telah melakukan pemeriksaan tahap awal di antaranya melakukan Rapid Test dan SWAB Test  kepada pihak penyelenggara untuk memastikan mereka menjalankan tugas, mereka tidak terpapar virus Covid-19.

Dipaparkan juga, terdapat 15 hal baru yang ada di TPS yaitu, Batas pemilih 500 orang, memakai masker, Anggota KPPS harus sehat, melakukan cek suhu tubuh, memakai sarung tangan, pengaturan waktu kedatangan, dirang berdekatan (jaga jarak), pihak penyelenggara memakai pelindung wajah, melakukan penyemprotan desinfeksi di TPS, tidak bersalaman, walaupun panitia menyediakan alat tulis tapi alangkah baiknya jika membawa alat tulis sendiri, tinta tetes, mencuci tangan, tissue kering dan Bilik khusus untuk pemilih yang memiliki suhu tubuh diatas 70,3 derajat.

Dalam vidcom tersebut, juga jadi peserta, AOPS Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung Muda PIDUM, Kepala BNPB, Kepala BIN,  juga berkenang memberikan arahan. (usa)


Tidak ada komentar