Breaking News

Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Resmikan KIHT Soppeng




Laporan : Amiruddin Baringeng


Suarapalapa.com, Soppeng -- Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuanngan RI meresmikan Kawasan Industei Hasil Tembakau berbasis IKM  guna mempercepat ekonomi nasional. Kegiatan ini berlangsung secara virtual zoom, di Ruang SCC Lamataesso Kantor Bupati Soppeng, Jumat, 16 Oktober 2020.

Perusda Kabupaten  Soppeng telah mengantongi izin kawasan industri hasil tembakau dan ini merupakan yang perdana di Indonesia .

Pjs. Bupati Soppeng dalam sambutanya mengatakan, Industri hasil cukai tembakau menjadi salah satu sektor manufaktur nasional yang strategis dan memiliki keterkaitan luas mulai dari hulu hingga hilir, selain itu berkontribusi besar dan berdampak luas terhadap aspek sosial ekonomi maupun pembangunan bangsa selama ini.

Kementerian Perindustrian mencatat, total tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri rokok sebanyak 5.98 juta orang terdiri dari 4,28 juta adalah bekerja di sektor manufaktur dan distribusi serta sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan.

Industri rokok juga dapat dikatakan sebagai sektor kearifan lokal yang memiliki daya saing global . IHT juga penyumbang penerimaan negara yang cukup signifikan melalui cukai, sepanjang tahun 2018 penerimaan cukai rokok menembus hingga RP.153 trilun atau lebih tinggi dibanding perolehan di tahun 2017 sebesar Rp. 147 triliun.

Namun demikian, jelas Pjs  Bupati Soppeng ini, produk IHT merupakan barang kena cukai untuk mengendalikan konsumsinya, sebagai konsekuensinya peraturan terkait rokok semakin ketat baik di dalam maupun di luar negeri karena pertimbangan perlindungan konsumen dan kesehatan menjadi tantangan tersendiri bagi industri rokok.

Beberapa peraturan terkait industri rokok antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan kebijakan yang menjadi jalan tengah dalam menjamin kepastian berusaha, KIHT dengan tetap menjaga aspek penyerapan tenaga kerja dan menjamin aspek kesehatan masyarakat, jelas Idham. 

"Kita mengharapkan bersama dengan adanya KIHT di Kab. Soppeng bisa meningkatkan pelayanan, pembinaan industri dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran hasil tembakau," harapnya. 

Kakanwil DJBC Sulbagsel Parjiya dalam arahannya mengatakan, Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) merupakan istilah baru, terbit berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Tahun 2020 yang mana KIHT adalah sentra atau kawasan industri hasil tembakau yang di dalamnya terdapat para pengusaha hasil tembakau yang diberikan fasilitas perijinan, penundaan cukai dan fasilitas lainnya.

Dengan demikian diharapkan kepada para pengusaha yang tergabung dalam KIHT menjadi lebih berhasil dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang mana saat ini sudah 6 pengusaha tembakau bergabung di KIHT Soppeng. Mereka semuanya adalah para IKM dan UKM di Kabupaten Soppeng.

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene secara langsung maupun virtual masing- masing oleh Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, Pjs.Bupati Soppeng Idham Kadir Dalle, S.Sos, M.Si, Kakanwil DJBC Sulbagsel Parjiya, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Parepare  Nugroho Wigijarto.

Untuk pemotongan Tumpeng oleh Pjs.Bupati Soppeng Idham Kadir Dalle S.Sos, M.Si, di Lamataesso Kantor Bupati Soppeng, sementara Kakanwil DJBC Sulbagsel Parjiya di Kantor Wilayah  DJBC Sulbagsel.

Acara turut dihadiri Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Parepare  Nugroho Wigijarto, 
Sekkab Soppeng Drs. H. Andi Tenri Sessu, M.Si, pejabat yang mewakili anggota Forkopimda, Pimpinan SKPD terkait, Dirut Perusda Kab. Soppeng, serta para pengusaha hasil tembakau. (Sumber : Diskominfo Soppeng)

 

Tidak ada komentar