Breaking News

KNPI Soppeng Versi Kanita Maruddani Jadwalkan Musda, 18-19 Juli 2020





Soppeng, SuaraPalapa.Com -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Soppeng Versi Kanita Maruddani memutuskan jadwal pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-14 pada Sabtu-Minggu,18-19 Juli 2020.

Hal itu dikatakan, Ketua Panitia Musda organisasi tersebut, Resi Septiawan, via rilisnya yang tiba di meja redaksi SuaraPalapa.Com, Senin, 6 Juni 2020.

Dikatakan, penetapan jadwal ini, hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Panitia Musda dengan para Perwakilan OKP. 

Lokasinya, kata Resi, akan digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng. 

Pengurus kecamatan (PK), tambah Resi, yang memiliki hak suara dan bisa memilih di Musda KNPI Kabupaten Soppeng hanya 2 kecamatan,  sedangkan 5 kecamatan lainnya kemungkinan akan menjadi peninjau atau hanya sebatas undangan.

Disinggung soal jumlah bakal calon ketua KNPI yang sudah mulai muncul, kata Resi, untuk sementara masih 1 orang. Namun seiring waktu jumlah tersebut bisa saja bertambah menjadi dua nama, tergantung loby masing-masing calon kepada OKP.

DPD KNPI Kabupaten Soppeng, tandas Resi, vakum sejak lebih dari lima tahun lalu. Bahkan organisasi kepemudaan ini dianggap mati suri karena tidak tampak adanya aktifitas dan kegiatan organisasi.

"Sekarang ini, memang ada dualisme pengurusan KNPI di tingkat Pusat maupun di Provinsi yakni KNPI versi Kanita Maruddani yang garis organisasinya di DPP adalah Noer Fajriansyah, dan KNPI versi Arham Basmin yang garis strukturalnya adalah Haris Pratama," tandasnya.

Tentu saja, tegas Resi, dinamika kepemudaan memang harus diapresiasi dan diberi dukungan, meskipun harus tetap juga melihat jalur-jalur yang dilalui, legal atau tidak legal.

Namun, jelas Resi, Musda KNPI soppeng nantinya akan berkiblat pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000037.AH.01.08. TAHUN 2019 Tanggal 17 Januari 2019 yang mengesahkan KNPI versi Fajriansyah sebagai perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Surat Keputusan ini memberikan legalitas kepada kepengurusan Fajriansyah sebagai pengurus KNPI yang sah dan legal secara hukum. 

"Jadi kami tegaskan tidak ada lagi wacana Musda Bersama. Karena secara yuridis Formal sampai saat ini KNPI Kepengurusan Farjriansyah di tingkat Pusat dan Karanita Maruddani di tingkat provinsi yang mempunyai legalitas hukum atau dan juridis formal," tegasnya. (rilis panitia/usa)



Tidak ada komentar