Breaking News

Jelang Musda, Meski di Tataran Intlektual, Perseteruan Dua Kubu KNPI Semakin Seru



Rusdianto, SH, MH


SOPPENG, SUARAPALAPA.COM -- Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD II KNPI Kab. Soppeng, perseteruan dua kubu di tubuh KNPI semakin seru.

Perseteruan ini dipicu dengan konflik internal di tubuh kepengurusan DPP sejak beberapa tahun terakhir ini.

Namun hingga kini konflik ini belum juga usai. Itu yang terlihat di lapangan. Bahkan meluas di hampir semua tingkatan kepengurusan. Entah bagaimana legalitas dari pihak penentu kebijakan atau pemerintah.

Ayo, sebagai bagian dari edukasi ilmu hukum dan organisasi, kita simak pandangan dari sudut hukum dalam membedah persoalan dualisme kepemimpinan di tubuh KNPI dari dua pakar hukum yang terbilang masih berusia belia ini.

Antara Andi Ifal Anwar dengan Rusdianto, keduanya dari background disiplin ilmu hukum. Andi Ifal dari praktisi hukum Vs Rusdianto Pengajar Ilmu Hukum Tata Negara di salah satu Perguruan Tinggi di Sulsel ini.

Berikut sanggahan Rusdianto, atas tanggapan Andi Ifal yang dilansir http;//www.breakingsulsel.co.id, dalam judul, TANGGAPAN TERHADAP BERITA ONLINE ATAS DUALISME DPD II KNPI KAB. SOPPENG, pada Minggu, 12 Juli 2020,
terhadap pandangan hukum Rusdianto dilansir http://www.suarapalapa.com, pada Rabu, 8 Juli 2020 dalam judul, Dualisme Kepengurusan KNPI, Kesbangpol Soppeng Menunggu Putusan PTUN, Ditanggapi Pengamat Hukum Rusdianto.

"Terkait tanggapan saudara Ifal yang dirilis media breaking sulsel, maka berikut tanggapan balik saya," sebut Rusdianto.

Dikatakan, pada subtansinya, sebenarnya dualisme KNPI ini bukan pada syarat formil terkait gugatan PTUN ataupun upaya administratif yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Berdasar Perma tersebut, tandasnya, maka sebelum gugatan sengketa administrasi pemerintahan diajukan ke PTUN terlebih dahulu harus ditempuh upaya administrasi. Ini yang sudah dilakukan oleh Haris Pratama dengan mengajukan surat permohonan pemblokiran atas SK Menkumham Nomor AHU-0000037.AH.01.08. TAHUN 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

Namun, dalam surat jawaban Menteri Hukum dan HAM bernomor; AHU.UM.01.01-45 tertanggal 29 Januari 2020 yang menjawab permohonan pemblokiran Haris Pratama justru menegaskan adanya kepastian hukum bagi perkumpulan KNPI mana yang diakui legalitasnya.

Pertama, yang dimaksud dengan pemblokiran dalam angka 1 surat tersebut adalah pemblokiran terhadap akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), agar tidak ada lagi yang mendaftarkan nama yang sama dengan perkumpulan KNPI yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Tanggal 17 Januari 2019. Jadi bukan pemblokiran Surat Keputusan tentang status Badan Hukum KNPI versi Fajriansyah, tetapi pemblokiran “sistem” persuratan elektronik Kementerian Hukum dan HAM agar tidak ada lagi orang yang mendaftarkan nama badan hukum dengan nama KNPI atau yang serupa dengan itu.

Hal ini dijelaskan kembali dalam angka 2 surat surat Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 29 Januari 2020.

Jadi, hanya satu KNPI, yakni “KNPI” yang saat ini dinahkodai oleh Noer Fajriansyah di tingkat pusat dan di Sulsel diketuai oleh Kanita Maruddani Kahfi.

Kedua, jika diperhatikan secara lebih seksama dan lebih teliti, pada angka 3 surat itu merupakan larangan dan ancaman, bagi siapapun yang menggunakan kode khusus QR yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada KNPI untuk digunakan dalam persuratan mereka.

Penggunaan kode ini hanya boleh dilakukan oleh KNPI yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan jika ada organisasi selain itu, baik yang mengatasnamakan KNPI maupun yang serupa dengan itu menggunakan kode QR, maka dia dapat dipidana.

Selanjutnya, seandainya memang benar ada sengketa di PTUN terkait Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000037.AH.01.08. TAHUN 2019 Tanggal 17 Januari 2019, itu tidak lantas mencabut keberlakuan SK Kemenkum HAM KNPI Kubu Noer Fajriansyah.

Karena sesuai rilis saya sebelumnya, bahwa "pencabutan KTUN” dan “Pembatalan KTUN,” hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan KTUN, oleh atasan pejabat yang menetapkan KTUN, atau atas perintah pengadilan.

Dan sampai saat ini SK Kemenkumham Kubu Noer Fajriansyah tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh pengadilan.

Sampai saat ini pun kubu Haris Pratama tidak pernah menjelaskan sejak kapan Gugatan mereka diregistrasi di PTUN. sehingga jika gugatan PTUN dijadikan dasar untuk menunda Musda KNPI Soppeng Kubu Kanita Maruddani sama sekali tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum," ungkap Rusdianto.

Jadi sebenarnya ini cuma persoalan legal administrasi saja, olehnya itu dalam dualisme KNPI ini pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, khususnya di Sulsel.

Cermati dan validasi terlebih dahulu aspek legalitasnya, agar tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari.

Begitu pun dengan OKP yang berhimpun di KNPI, pengurus OKP tentu harus memastikan KNPI tempat mereka bernaung adalah organisasi yang diakui eksistensinya oleh pemerintah.

Bagaimana dinamika perkembangan organisasi pemuda yang lahir untuk menjadi wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) ini, "kita wait and see" (tunggu dan lihat).

DitulIs oleh : Alimuddin
(Pemred http;//www suarapalapa.com)

Tidak ada komentar