Breaking News

Dualisme Kepengurusan KNPI, Kesbangpol Soppeng Menunggu Putusan PTUN, Ditanggapi Pengamat Hukum Rusdianto



Ilustrasi


 Soppeng, SuaraPalapa.Com -- "Harapan kami kedua versi menunggu putusan dari PTUN sebagai legitimasi pemegang mandat untuk melaksanakan Musda, hingga kini belum ada petunjuk dari Kemenkunham siapa  yang resmi dari kedua kubu  yang bersengketa,” ujar Kepala Badan Kesbangpol Kab.Soppeng, Drs. Arafah, S.MHK, M.Si, sebagaimana dilansir https://www.karebakita.com pada Rabu, 8 Juli 2020, dengan judul berita, Dua Kubu DPD II KNPI Soppeng Saling klaim, Ini kata Kesbangpol Soppeng, ditulis oleh dalam inisial *QMH.KK.01*.

Pernyataan Kepala kesbangpol ini ditanggapi Rusdianto selalu pengamat hukum tata Negara. Menurutnya, dalam mengajukan Gugatan ke PTUN terdapat tenggang waktu yaitu gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Jika yang digugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000037.AH.01.08. TAHUN 2019 Tanggal 17 Januari 2019 , maka tenggang waktu mengajukan gugatan berakhir pada tanggal 17 April 2019." Ujar Rusdianto.

Di dalam hukum administrasi Negara, lanjut Rusdianto, sebagaimana di atur dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang dikenal adalah “Pencabutan KTUN” dan “Pembatalan KTUN”. KTUN dapat dicabut apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Pencabutan KTUN dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan KTUN, oleh atasan pejabat yang menetapkan KTUN, atau atas perintah pengadilan.

“Jadi selama tidak ada perintah pengadilan dan pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000037.AH.01.08. TAHUN 2019 Tanggal 17 Januari 2019 oleh Pejabat yang menetapkannya maka SK tersebut tetap sah secara hukum," Tegas Rusdianto.

Selain itu, tambah Rusdianto, Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel di bawah kepemimpinan Nur Kanita Maruddani Kahfi sudah terdaftar secara resmi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Selatan.

“Seharusnya, Badan Kesbangpol tingkat kabupaten/kota bersinergi dengan Badan Kesbangpol di tingkat provinsi,” tandasnya. 


Rusdianto juga menunjukkan sepucuk surat dari Badan kesbangpol Prov. Sulsel tertanggal 23 Juni 2020, Nomor : 220-1009/II/2020, perihal : Tanggapan Surat, ditandatangani kepala instansi tersebut H. Asriady Sulaiman. (usa)


Tidak ada komentar