Breaking News

Ditulis Wartawan Pimpinan Dewan Terlibat Raibnya Alsintan ?, Komisi II Panggil Kadis TPHPKP


Ketua CCW, Masryadi ST


SOPPENG, SUARA PALAPA -- Komisi II DPRD Soppeng jadwalkan gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda pembahasan mengklarifikasi sejauh mana kebenaran berita yang dilansir media online http://www.suarapalapa.com yang terbit pada Selasa, 21 Juli 2020, dalam judul, Petani Limpomajang Pertanyakan Empat Unit Alsintan Bantuan Pemerintah, Kemana Rimbanya.

Di bagian lain dalam berita itu tertulis, Salah Satu Pimpinan Dewan Terlibat ? (dalam tanda tanya).

RDP yang akan digelar besok, Kamis, 30 Juli 2020 itu, meskipun Kadis TPHPKP Soppeng membantah isi berita media online http://www.suarapalapa.com itu, pada media online berbeda, tetapi banyak hal yang urgen diklarifikasi. Apalagi media menulis nama lembaga Dewan.

Hal itu dibenarkan Anggota Komisi II DPRD Soppeng, Candra Muchtar, Jum'at, 24 Juli 2020 di Watansoppeng sesaat usai Komisi II rapat internal.

Salah satu anggota Komisi II lainnya menyebut kalau wartawan yang menulis berita itu tidak perlu dipanggil karena wartawan berhak tak membongkar identitas sumber berita.

"Untuk apa wartawan dipanggil. Mau tanya siapa sumbernya, itu hak wartawan merahasiakan sumbernya. Tugas kami itu, mengolah berita supaya semua menjadi jelas. Kenapa ada alsintan, kelompok tani apa saja yang masuk proposal ke Mentan RI, di mana semua Alsintan itu. Apa relevansinya antara oknum salah satu Pimpinan Dewan dengan persoalan ini," tandas Anggota Komisi II yang enggang ditulis namanya.

Fungsi kontrol legialator, anggota Komisi II DPRD Soppeng ini, tetap dipergunakan. RDP akan berlanjut pada Sidang Badan Kehormatan.

Menanggapi hal itu, Ketua Celebess Corruption Watch (CCW), Masryadi ST, di Makassar, Senin, 27 Juli 2020, mengapresiasi DPRD Soppeng menggunakan fungsi kontrolnya menyikapi persoalan ini ditindaklanjuti dengan RDP dan Sidang-Sidang Badan Kehormatan.

Masryadi menilai, sumber berita yang tidak ingin disebutkan namanya itu, penyataannya sudah benar. 

Masriyadi mengatakan, jika sumber menyatakan 4 Alsintan masuk di Kelurahan Limpomajang, itu benar. Keempat Alsintan itu sudah pernah masuk berparkir dalam wilayah kelurahan Limpomajang, meski tidak berarti masuk dalam administrasi pemerintahan kelurahan.

Dikatakan, jika sumber menyebutkan, bantuan keempat alsintan itu adalah bantuan untuk kelompok tani, itu juga benar. Masryadi mencermati, kalau sumber tidak menyebut keempat Barang Milik Negara (BMN) itu adalah semuanya untuk Kelompok Tani Matinulue di Kelurahan Limpomajang. Tetapi untuk kelompok tani sesuai proposal yang telah mendapatkan rekomendasi Dinas TPHPKP Soppeng yang masuk ke Kementan RI.

Lalu apa relevansinya dengan salah satu Pimpinan Dewan, Ketua CCW ini mengatakan, seharusnya BMN diterima dan dioperasikan oleh kelompok tani yang berhak. Tentu sangat salah, bilamana memang benar, kalau BMN itu disimpan di gudangnya Riswan bahkan boleh jadi dikuasai.

"Riswan itu adalah Wakil Ketua DPRD Soppeng," jelas Masryadi salah satu anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) ini. 

"Bilamana BMN itu tidak dioperasikan Kelompok Tani yang berhak, tetapi ada di tangan orang lain, berarti pelakunya tidak cukup hanya dengan sanksi administrasi di DPRD Soppeng, tapi Polres dan Kejari berhak mengusut dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan hingga Tipikor," tandas Masryadi.

"Saya bahkan termasuk yang mendorong pihak penegak hukum mengusut tuntas persoalan itu," tegas Ketua CCW ini. (usa)




2 komentar:

  1. Mana komentarnya yang panggil penulis ke PB Sipatuo

    BalasHapus
  2. Apa hubungannya antara PB Sipatuo dengan Alsintan milik Kelompok Tani

    BalasHapus