Breaking News

"Sunat" Gaji Perangkat Desa Batulappa, Kapolsek Larompong Selatan : Kasusnya Siap Dilidik


Kapolsek Larompong Selatan, Iptu Syarief Sikati


Luwu, SuaraPalapa.Com -- Empat Perangkat Desa, Desa Batulappa Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi korban penyunatan atau pemotongan gaji.

Keempatnya adalah,

1).  Hadarman, Kasi Pemerintahan, Gaji periode Januari-April (4 bulan) seharusnya menerima Rp 7.200.000,- namun dirinya hanya menerima transfer yang masuk di Rekening Bank miliknya Rp
3.600.000,-.

2). Hasnawi K, Kaur Umum, Gaji periode Januari-April (4 bulan) seharusnya menerima Rp 7.200.000,- namun dirinya hanya menerima transfer yang masuk di Rekening Bank miliknya Rp
3.600.000,-.

3). Samsu Kepala Dusun Batulappa. Gaji periode Januari-April (4 bulan) seharusnya menerima Rp 5.200.000,- namun dirinya hanya menerima transfer yang masuk di Rekening Bank miliknya Rp 2.600.000,-.

4). Zulfaidar Kadus Batu Titti Gaji periode bulan Januari-April (4 bulan) seharusnya menerima Rp 5.200.000,- namun dirinya hanya menerima transfer yang masuk di Rekening Bank miliknya Rp 2.600.000,-.

Total dana terpotong sebesar Rp 12.400.000,-

Hal itu dibenarkan, Bendahara Desa Batulappa, Rusdi, saat dikonfirmasi via ponselnya, Rabu, 17 Juni 2020. Meski Rusdi mengatakan, kalau pemotongan yang telah ia lakukan itu atas perintah Kades batulappa, Muh. Arsyad, SH, sesuai surat perintah Kades yang Rusdi telah kantongi.

Rusdi enggan juga menamakan kalau itu disunat atau dipotong, tetapi itu adalah dipending oleh Kades Arsyad.

Sebagaimana penjelasan Kades Arsyad kepada Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali, saat mengubungi Kades tersebut pada pagi hari, Kamis, 18 Juni 2020.

Kades Arsyad beralasan kalau pihaknya melakukan penundaan pembayaran gaji kepada keempat perangkatnya itu sebagai bentuk sanksi atas ketidakaktifan mereka dalam melaksanakan tugas. Bahkan pihaknya sudah memberikan Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 2.

Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor DPRD Luwu, di Senga, Belopa, Kamis, 18 Juni 2020, mengatakan, sesuai hasil konfirmasinya dengan Kades Arsyad, kalau Kades ini mengaku tindakannya ini sudah diketahui dan disetujui Kadis PMD dan Inspektur Kabupaten Luwu.

Menanggapi kejadian ini, Ketua DPRD Luwu ini, menilai, pengakuan Kades Arsyad, kalau tindakannya sudah disetujui dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak secara tertulis, sehingga masih bisa saja kades ini mengaku-ngaku.

Tindakan kades ini, tandas Ketua DPRD Luwu ini, tak memiliki Payung Hukum.

"Orang sudah tersangka saja, gajinya tidak bisa diganggu, kecuali kasusnya sudah Inchrach, baru bisa dieksekusi," kata Rusli.

Kapolsek Larompong Selatan, Iptu Syarief Sikati, saat dikonfirmasi, sebelum menanggapi berita soal Kades "Sunat" gaji perangkatnya, selaku Kapolsek di dua kecamatan, Polsek Larompong Selatan dan Larompong, yang baru saja seminggu bertugas, dirinya meminta kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam wilayah hukum kedua Polsek ini, agar secara bersama-sama membantu mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

"Karena tanpa dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, tak mungkin Kamtibmas dapat terwujud," tandas Kapolsek Iptu Syarief Sikati, di rumah dinasnya di samping Mako Polsek Larompong Selatan, Kamis, 18 Juni 2020.

Menanggapi berita Media Online SuaraPalapa.Com yang tayang pada Rabu, 17 Juni 2020, berjudul, Sunat Gaji Perangkatnya, Korban Bakal Polisikan Kades Batulappa, dan di media yang sama, pada Kamis, 18 Juni 2020, berjudul, Tanggapi Pemotongan Gaji Perangkat Desa, Ketua DPRD Luwu Sebut Kades Batu Lappa Tak Memiliki Payung Hukum.

Kapolsek Larompong Selatan, menandaskan, pihaknya, siap melakukan penyelidikan (Lidik) sebagai proses dimulainya  sebuah perkara. Jika memenuhi unsur pidana, kasusnya akan ditingkatkan ke tahap penyidikan (Sidik) hingga proses hukum menjadi tuntas.

Ahmar, mengaku tokoh pemuda Desa Batulappa, menghubungi Redaksi media ini, Jumat, 19 Juni 2020, menyesalkan adanya berita pemotongan gaji perangkat desa di media online SuaraPalapa.Com. Karena menurutnya, bukan pemotongan tetapi dipending untuk sementara.

Dengan berita tersebut, memicu saling curiga di antara sesama aparat desa, hingga dapat membuat ketidak tentraman masyarakat setempat, jelasnya.

Ketika ditanya sikapnya, atas tindakan Kades Arsyad ini, Ahmar menyatakan setuju bilamana aparat itu tidak aktif.

Menanggapi hal ini, Ketua Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi ST, Sabtu, 20 Juni 2020 di Makassar, menyatakan, tindakan Kades Batulappa yang memotong atau apa pun namanya, gaji aparatnya tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum.

Dikatakan, dari sejumlah tupoksi kades menurut regulasi yang berlaku, tak satu pun ditemukan, berbunyi, yang dapat membenarkan tindakan Kades Batulappa ini.

Sekalipun hari ini, Sabtu, 20 Juni 2020, jelas Masryadi, keempat perangkat desa tersebut, terlihat sudah masuk tranfer gaji kekurangan itu, tetapi, pidana adalah perbuatan.

"Maka dengan pemberian sisa gaji tersebut, tak menghapus tindak pidana Kades Batulappa, Arsyad, SH, sehingga dengan tindakannya itu, jika penegak hukum mengetahui, wajib baginya memproses hukum pelaku.

Informasi dihimpun menyebutkan, keempat perangkat desa tersebut, menyatakan, dengan transfer sisa kekurangan gaji yang masuk di rekening bank miliknya, pada Sabtu, 20 Juni 2020 ini, akan menjadikan barang bukti di hadapan petugas kepolisian. (herman khan/usa) 


Tidak ada komentar