Breaking News

Fisip Unismuh Makassar Diskusikan Komunikasi Kebijakan Tanggap Darurat Covid-19




Citizen Reporter

Laporan: Natasyah Dewanty
Mahasiswa Komunikasi Unismuh Makassar 


Makassar, SuaraPalapa.Com -- Fisip Unismuh Makassar  kembali mengadakan Diskusi Publik Daring atau webinar seri 3,  Selasa (19/05/2020).

Seminar kali ini mengusung tema “Memastikan Ketidakpastian?; Komunikasi Kebijakan Tanggap Darurat Covid-19”. 

Seperti seri sebelumnya, juga dipandu akademisi FISIP Unismuh Makassar, Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si. 

Dan pengantar disampaikan Dekan FISIP Unismuh Makassar, Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.

Menghadirkan 5 narasumber, yakni; Direktur Center for Media & Democracy LP3ES sekaligus Akademisi FISIP Undip, Wijayanto, Ph.D. Pakar Kebijakan Publik dan Pendiri Institute for Policy & Administrative Reform, Dr. Riant Nugroho. 

Pakar Komunikasi Bencana Ilmu Komunikasi FISIP UPNV Yogyakarta, Dr. Puji Lestari.

Juru bicara tim gugus Covid-19 yang juga Kadis Kominfo Kota Makassar, Ismail Hajiali, SE, M.Si. Serta Pakar Kebijakan Publik FISIP Unismuh Makassar, Dr. Muhlis Madani, M.Si.

Seminar virtual tersebut dilaksanakan melalui platform aplikasi Zoom dan Youtube.

Pada bencana Covid-19 yang terjadi saat ini membutuhkan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan pemerintah mengalami banyak masalah dan kurang kompeten.

Saat membuat perencanaan kebijakan, juga memerlukan komunikasi. Tapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat berbeda-beda.

 Saat menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, banyak kendala dengan tidak menggunakan bahasa yang sama sehingga masyarakat bingung. 

Apa saja komunikasi kebijakan tanggap darurat di Indonesia mengenai Covid-19? Yaitu pada 23 Maret 2020, pemerintah menerapkan physical distancing untuk mengurangi penyebaran Covid-19. 

Kemudian 31 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dengan tujuan mencegah terjadinya perkumpulan baik dalam jumlah kecil maupun besar, dan menekan penyebaran virus Corona itu sendiri di kalangan masyarakat.

Selanjutnya pernyataan Ketua Gugus Tugas yang menjadi polemic, kelompok usia 45 tahun ke bawah dapat bekerja kembali guna menekan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memperhatikan 11 bidang yang diizinkan. 

Dr. Puji Lestari mengatakan, berbagai persepsi masyarakat muncul terkait kebijakan pemerintah. Seperti banyaknya kebijakan yang ambigu, berbagai kebijakan saling bertentangan satu sama lain.

Persepsi masyarakat seharusnya dikaji oleh pemerintah. Dengan adanya pengkajian tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menangani Covid-19.

Perlu dilakukan perencanaan kebijakan. Untuk mengetahui kekurangan saat perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan, seharusnya membangun komunikasi kebijakan lebih baik dan sebagai dasar membuat perencanaan kebijakan berikutnya. 

Perlunya diadakan perbaikan sehingga dapat membangun persepsi yang positif terhadap pemerintah, dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terjalin dengan baik,” lanjut Pakar Komunikasi Bencana Ilmu Komunikasi FISIP UPNV Yogyakarta ini.

Kebijakan yang dapat diterapkan adalah kebijakan yang adaptif dengan memperhitungkan partisipatif yang sinergis dari semua komponen masyarakat dalam antisipatif penyebaran Covid-19 dengan cara yang komunikatif.

Kondisi saat ini masih berat, pemerintah dilematis. Mari bersama-sama bersinergi untuk melawan Covid-19 dengan tetap tangguh. 

Dengan menciptakan persepsi dan komunikasi yang sama antara pemerintah dan masyarakat. Membuat pesan-pesan yang jelas, positif, konstruktif, dimengerti dan dapat dilaksanakan demi perubahan budaya yang positif.

Tidak ada komentar