Breaking News

APDESI Soppeng, Minta Kemensos Tinjau Ulang Data Penerima Bansos




Soppeng, SuaraPalapa.Com -- Para Kepala Desa di Kab. Soppeng yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) melalui Ketuanya, Drs. Jumaldi Bakri, hari ini, Kamis, 30 April 2020, menyuarakan kekecewaan mereka atas telah keluarnya data penerima Bansos dalam bentuk BLT, namun sepertinya data tersebut jauh api dari panggang

Karena menurut Jumaldi data daftar penerima bansos terdampak copid 19 untuk warga miskin  dalam bentuk BLT  yang baru keluar kemarin ini, dan sudah diterima oleh teman teman Kepala Desa yang ada di Soppeng, itu rupanya data lama yakni disinyalir hasil pendataan 2011 atau 2017. Hal ini bisa dilihat, banyak yang terdata orangnya sudah lama meninggal dunia, bukan hanya itu, banyak juga di antaranya sudah tergolong mampu dari segi ekonomi, ada juga penerima ganda, maksudnya, ia selama ini terdaftar penerima PKH dan Bantuan Non Tunai berupa sembako padahal dalam petunjuk yang disampaikan untuk penerima BLT adalah belum menerima perogram sosial lainnya.

"Bahkan lebih lucu, ada dalam satu Kartu Keluarga semua terdaftar sebagai penerima, mulai dari Kepala Keluarga, hingga ke semua anggota keluarga itu," ujar Jumaldi.

Dengan hal ini tentu  para Kepala Desa sebagai garis terdepan di bawah, akan disalahkan oleh warganya dan pihak-pihak lain yang tidak tahu menahu mengenai hasil pendataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (RI), sehingga yang selalu dikuatirkan yakni munculnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat, dan mengakibatkan para Kepala Desa difitnah sedemikian rupa, maka kasihan Kepala Desa yang telah berusaha sekuat tenaga untuk membangun desanya namun pada akhirnya ia menerima berbagai tudingan yang mengarah ke fitnah padahal yang dipersoalkan bukan produk hasil kerja mereka tandas Jumaldi Bakri.

Makanya Kepala Desa yang tergabung di APDESI Soppeng seperti yang disampaikan oleh ketuanya, Jumaldi Bakri, meminta kepada pihak Kemensos RI, untuk memverifikasi ulang data yang sudah dikeluarkan dan mengambil data yang terbaru yang selalu di-update setiap enam bulan yang dikirim oleh Pendamping Sosial.

"Karena kita ketahui bersama, ini kewenangan Kemensos RI terkait verifikasi data untuk semua bantuan Sosial terutama perogram PKH, Bantuan Non Tunai berupa sembako termasuk juga BLT, sehingga hal ini tidak terulang kembali karena kasihan teman-teman Kepala Desa," ujar Jumaldi, diamini para Kepala Desa lainnya (daus/amiruddin baringeng)


Tidak ada komentar