Breaking News

Strategi Penyaluran BLT Dana Desa


Oleh: Rusdianto Sudirman

Sekretaris Desa Patampanua 
Kec. Marioriawa Kab. Soppeng 
(Mantan Pendamping Profesional Desa 2015-2018)

Sejumlah desa di beberapa daerah memilih menolak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) yang diberikan untuk membantu masyarakat yang kondisi ekonominya melemah akibat pandemik Covid-19. Penolakan dilakukan karena  bantuan tersebut malah akan menjadi masalah di tengah masyarakat. Meskipun begitu penolakan tersebut tidak berarti apa-apa, bahkan sanksi penghentian penyaluran Dana Desa menanti apabila ada Desa yang tidak menyalurkan BLT Dana Desa ini. Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, di mana dalam ketentuan sanksi pada PMK tersebut menyatakan “dalam hal pemerintah desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa pada tahun 2020, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran berjalan”.

Landasan Yuridis BLT Dana Desa

Menurut penulis, Secara yuridis dasar hukum pemberian BLT Dana Desa sebenarnya sudah jelas dan tidak perlu di perdebatkan apalagi melakukan penolakan. Karena sesuai Penjelasan Pasal 1 ayat (2) huruf i Perppu 1/2020 yang menyatakan bahwa “pengutamaan penggunaan dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19.” Yang kemudian ditindak lanjuti Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan mengeluarkan Permendes dan PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang  perubahan permendes dan PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa, yang salah satunya mengatur tentang Bantuan Langsung Tunai ( BLT) dari dana desa untuk masyarakat miskin yang terdampak pandemi covid 19, baik secara aspek ekonomi, sosial juga kesehatan. Dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020  tersebut diatas, setidaknya ada tiga poin penting terkait Dana Desa yang boleh digunakan untuk penanggulangan terdampak pandemi Covid-19. Pertama Dana Desa boleh untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, Kedua Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Ketiga Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dikutip dari kemendesa.go.id, sekitar 31 persen dari Rp72 Triliun total dana desa tahun 2020 atau sebesar R. p22,4 Triliun akan digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).  Rencananya BLT tersebut, akan diberikan selama periode tiga bulan (April-Juni 2020). Dengan estimasi setiap keluarga mendapatkan Rp. 600 ribu per bulan. Jadi dalam periode tiga bulan, total bantuan yang di dapat setiap keluarga adalah Rp1,8 juta. Jika berdasar pada Surat Edaran Menteri Desa dan PDTT Nomor 9/PRI.OO/IV/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa sasaran penerima BLT Dana desa adalah keluarga miskin non PKH (Program Keluarga Harapan) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (Exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Pentingnya Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat

Melihat gambaran umum dari sasaran penerima bantuan dengan nominal anggaran yang disiapkan cukup besar, tentu harapannya adalah dapat terwujud dan terealisasikan dengan cepat dan tepat. Maka dari itu partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan sosialisasi, pendataan penerima bantuan, dan khususnya dalam hal pengawasan terhadap proses penyaluran BLT Dana Desa. Perlu di pahami BLT Dana Desa adalah salah satu upaya pemerintah pusat untuk membuat jaring pencegahan dan penanganan terdampak Covid 19 di lingkup desa. Sinergitas pemerintah desa dengan masyarakat tentu sangat dibutuhkan di sini. Tidak lain adalah demi kemanusiaan. BLT Dana Desa ini kiranya dapat dimaknai sebagai sebuah ujian kemanusiaan. Bagaimana pihak yang berwewenang, dalam hal ini Pemerintah Desa dapat menyalurkan BLT ini dengan amanah, transparan, dan bertitik tumpu pada keadilan.
Bagi Pemerintah Desa mengalokasikan dana desa untuk BLT tentu ini akan menjadi tugas yang tidak mudah, tentu memerlukan konsentrasi dan fokus lebih dalam melaksanakan tanggung jawab ini, pendataan kepala keluarga masyarakat jelas memerlukan kejelian karena dituntut harus sesuai kriteria layak dapat BLT, harus tepat sasaran dan meminimalisir terjadinya kesalahan tumpang tindihnya data dengan data yang sudah tercover di bantuan lainnya, untuk itu wajib terlibat semua kelembagaan yang ada didesa seperti  Badan Permusyawaratan Desa, pendamping desa, pendamping PKH, TKSK, karang taruna, operator SIKS NG Desa , RT RW, dan kader-kader di desa secara bersama-sama berkontribusi guna memaksimalkan pendataan masyarakat penerima BLT dana desa agar sesuai kualifikasi dan persyaratan yang di atur dalam Surat Edaran Menteri Desa dan PDTT Nomor 9/PRI.OO/IV/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa. Tentu kita tidak menginginkan nantinya ada berita tentang korupsi BLT Dana Desa. Oleh karena itu penting dari kita semua untuk saling menjaga, bekerja secara amanah, dan saling mengawasi dan mengingatkan. Sebab, sekali lagi ini soal kemanusiaan.

Sinkronisasi Data Kemiskinan

Selain ketelitian dalam pendataan, semua harus menggunakan waktu dengan efektif, butuh kesiapan serius dari desa dan pemerintah daerah. Khususnya terkait sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial yang selalu tumpang tindih dengan Data Kemiskinan yang di tetapkan oleh Kepala Desa yang merupakan hasil Musyawarah Desa. Padahal seharusnya DTKS ini harus ada sinkronisasi dengan Data Kemiskinan yang ada di Desa, terkadang aspek kepentingan politik mempengaruhi validasi DTKS ini, biasanya nama-nama yang sudah di coret atau di gugurkan melalui proses validasi dan penetapan  di musyawaah desa, kemudian muncul kembali di tingkat pusat. Bahkan banyak data yang ada di DTKS sudah meninggal dunia dan pindah domisili. Selama ini saja data penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih banyak yang tumpang tindih dengan Data Kemiskinan di Desa, apalagi dengan persyaratan BLT Dana Desa yang non PKH dan BPNT serta bukan penerima kartu pra kerja. Sehingga proses pendataan calon penerima BLT Dana Desa ini nantinya diharapkan juga menjadi momentum memperbaiki adanya tumpang tindih antara DTKS dengan Data Kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Desa.

Strategi Pendataan

Selain itu Pemerintah Desa juga harus jeli, dalam mendata dan mengkategorikan masyarakatnya, perihal yang berhak mendapat bantuan PKTD dan BLT. Sebab sedikit banyak masyarakat dalam hal sisi perekonomian, secara merata terdampak pandemi Covid-19. Maka dari itu, Pemerintah Desa kiranya dapat memetakan beberapa golongan prioritas masyarakat terdampak Covid-19.
Jika ada beberapa golongan masyarakat terdampak Covid-19. Diantaranya masyarakat miskin dan masih mampu bekerja, tapi akibat terdampak Covid-19 ia kehilangan pekerjaan atau mata pencahariannya. Maka golongan ini bisa masuk dalam masyarakat penerima bantuan PKTD, supaya mereka dapat terus menyambung perekonomian keluarganya. Masyarakat golongan ini bisa menjadi tenaga kerja atau buruh pada program pembangunan yang berjalan di desa.

Kemudian untuk masyarakat miskin, ditambah fisik tidak mampu digunakan untuk bekerja, dan tidak sedang menerima bantuan PKH, BPNT dan bantuan sosial lainnya. Maka golongan ini berhak mendapat BLT. Biasanya masyarakat lansia, penderita penyakit kronis dan penyandang disabilitas.
Selain itu ada golongan masyarakat yang tergolong menengah (tidak kaya atau tidak miskin), fisik kuat dan memiliki pekerjaan sebagai petani misalnya, tapi harga hasil panennya tidak stabil karena efek pandemi Covid-19. Maka pemerintah desa harus bisa mencari alternatif untuk menanganinya. Misalnya dengan cara menstabilkan harga hasil panen dari masyarakat yang berprofesi sebagai petani tersebut. Pemerintah Desa bisa bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Di mana Bumdes bisa membeli hasil panen masyarakat dengan harga yang normal. Setidaknya tidak membuat petani rugi dan dapat menyambung perekonomian keluarga melalui hasil panennya tersebut.

Dalam hal ini, pihak Pemerintah Desa bisa menggunakan Dana Desa yang lain, jika memang asupan Dana Desa dari pusat tidak mencukupi dan dirasa akan habis untuk BLT dan PKTD. Alternatifnya adalah dengan cara memutar pendapatan desa yang lain. Seperti Dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Penulis menyadari, ada pro dan kontra dalam menyikapi kebijakan BLT Dana Desa ini, mungkin ada desa dengan berbagai pertimbangan belum merasa perlu untuk mengalokasikan BLT di desanya, mengingat dampak covid 19 ini belum terlalu mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat desa, tentu itu semua kembali pada pemangku kebijakan desa, karena ada hak wewenang desa.
Oleh karena itu, meskipun dalam kondisi darurat, sejak awal proses penggunaan uang negara harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel.

Pada akhirnya, pengelolaan keuangan desa haruslah diawasi pelaksanaannya dan diperiksa pertanggungjawabannya. Pemerintah kabupaten/kota, melalui organisasi perangkat daerah bernama Inspektorat Daerah harus ikut mengawasi pengelolaan dana desa khususnya penyaluran BLT Dana Desa ini.

Semoga wabah Pandemi global covid-19 segera berlalu dan semoga tuhan senantiasa memberi jalan benar dan kemudahan pada kita semuanya.



Tidak ada komentar