Breaking News

Soal Tanaman Padi Diracun, Polres Soppeng Resmi Terima Pengaduan Korban






Soppeng, SuaraPalapa.Com -- Padi yang ditanam H. Patang di atas tanah persawahan seluas kurang lebih 1 Hektar, terletak di hamparan tanah persawahan di Kampung Paliccu Desa Patampanua Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sedikitnya sudah 3 bulan lamanya padi itu ditanam di atas tanah persawahan tersebut. Namun, kini tanaman padi itu sudah disemprot racun yang diperkirakan jenis Chromoson.

Hal itu diketahui pemilik padi atas pemberitahuan dari salah satu petani, La Tibe, (diperkirakan berusia 50 tahun), Selasa, 17 Maret 2020 di areal sawah tersebut.

Mendengar hal itu, H. Patang hanya bisa urut dada lantaran padinya yang tak lama lagi berbuah untuk dipanen, tampak sudah kering telah diracun. Entah siapa pelakunya.

Meski sudah jelas, siapa yang pernah mengaku membuang air atau mengalirkan airnya sawah itu. 

Menurut H. Patang, bukan dirinya sendiri yang menanam atau menggarap sawah itu, terapi bersama dengan Abbas, berusia 50 tahun, juga warga setempat.

Kini pihak korban telah mengkonsultasikan hal itu kepada Waka Polsek Marioriawa, Iptu Kilik Basuki, di rumah kediamannya di Batu-batu, Selasa Malam, 17 Maret 2020.

Wakapolsek tersebut menyarankan korban untuk melaporkan hal ihwal dimaksud di Kepolisian. Agar polisi bisa lebih cepat menangani. 

"Jika memenuhi unsur pidana, maka pelakunya akan diproses hukum," ancamnya.

Siapa pelaku penyemprotan racun tersebut, menurut Abbas, diriya akan mengungkap nanti di depan polisi.

Abbas mengaku, kalau hari ini, Rabu 18 Maret akan menuju ke Polres Soppeng untuk melaporkan permasalahan yang menimpa dirinya.

Sekedar diketahui, informasi dihimpun menyebutkan, kalau tanah tersebut adalah bagian dari sekian ratus hektar milik Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN) yang telah bersertifikat. Tanah seluas itu terletak di 2 desa, Tellulimpoe dan Patampanua, dan sebagian besar di Tellulimpoe.

Setelah melalui proses pemindahtanganan dari pihak penggarap kepada pihak perusahaan negara sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di kala Orde Baru, maka resmilah tanah seluas itu adalah milik perusahaan negara yang bukan Hak Guna Usaha (HGU).

Selanjutnya, karena tak pernah lagi menggarap tanah seluas itu dari pihak pemilik, yakni PTPN,  sejak lama, sehingga masyarakat setempat, yang merasa pernah menggarap, mereka kembali lagi melakukan aktifitas.

Walau pemerintah setempat tak memberikan jaminan, seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), apalagi sertifikat. 

Bahkan jika terjadi sengketa antara sesama masyarakat, pemerintah setempat, lebih cenderung tak membahas soal kepemilikan tanah kecuali garapan. Jika terjadi tindakan kriminal, polisi setempat lebih mengarah kepada, siapa nenanam apa dan siapa pelaku pengrusakan. 

Sebelum tanah yang digarap oleh korban tersebut, sudah digarap oleh kakek Abbas, lalu turun temurun lagi ke orang tua Abbas. Hingga Ayahanda Abbas meninggal dunia. Lalu ibunda Abbas, Tammare, menggadaikan kepada korban H. Patang dengan sebanyak Rp 40 juta, sekitar 2 tahun lalu. 2 kali panen atau sekira setahun setelah menggadai dari Tammare, Tammare pun meninggal dunia. 

Terlihat dalam perjanjian gadai, kedua belah pihak bersepakat, jika di kemudian hari ternyata pihak perusahaan sebagai pemilik sah yang hendak mengambil tanahnya, maka yang menggadaikan sawahnya wajib mengembalikan uang gadai tersebut kepada yang berhak atau yang memberi uang gadai, yakni, H. Patang.

Apakah pelaku bisa bebas dari jeratan hukum, atas perbuatannya, kita lihat saja nanti. Yang jelas korban akan melaporkan hal ini kepada kepolisian, sejauhmana polisi bisa melacak sesuai professionalisme yang dimiliki. 

Seorang petani setempat, Jumare, diperkirakan berusia 55 tahun, masih sanksi jika polisi mampu memberikan tindakan kepada pelaku, buktinya, ketika sawah itu sudah dikerjakan untuk ditanami (tanah baja), seseorang juga langsung membawa benih untuk menanami. Pelaku bisa terhalang karena dihalangi oleh korban. 

Menurut Jumare, persoalan ini juga ditangani Polisi, tetapi pelaku dengan bersenang hati melenggang kaki pulang kampung dari Mapolres tanpa beban, tanpa jeratan hukum. 

"Saya khawatir persoalan ini akan menemui jalan yang sama. Lalu kemana Korban harus mengadu," kesal Jumare.

Korban Abbas, mengaku telah melaporkan kasus yang menimpa pihaknya, kepada Polres Soppeng, pada Rabu, 18 Maret 2020. 

"Saya diterima baik polisi di Polres pak kemarin. Secara resmi sudah diterima laporan saya pak," kata Abbas, di Kampong Tengnga, Desa Patampanua di rumah H. Patang, Rabu malam, 18 Maret 2020.

Keesokan harinya, Kamis pagi, beberapa personil Polres Soppeng, mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kanit Reskrim Polsek Marioriawa Aiptu Mansur membenarkan hal itu.

"Kami datang ke TKP atas perintah Kapolres menindaklanjuti laporan warga, untuk proses hukum lebih lanjut," kata Kanit Reskrim Polsek ini. (alimuddin)



Tidak ada komentar