Breaking News

Lockdown dan Tantangannya


Oleh : Rusdianto Sudirman
(Pengamat dan pengajar Hukum Tata Negara IAIN Parepare)


Penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia sudah merebak ke sejumlah wilayah. Sehingga muncul desakan agar pemerintah melakukan lockdown atau membatasi akses keluar-masuk di wilayah tertentu dalam mengurangi penyebaran virus yang pertama kali menyebar dari Wuhan, China.

Indonesia sendiri sudah memiliki payung hukum dalam mencegah penyebaran penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, yakni Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun, tak ada istilah lockdown dalam aturan itu.

Istilah lockdown yang sudah diterapkan oleh sejumlah negara dalam menghadapi penyebaran virus corona ini tampak mengarah pada karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar seperti yang tertuang dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan "Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat," 

Merujuk UU tersebut, karantina wilayah merupakan respons dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Karantina wilayah dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium terjadi penyebaran penyakit antar-anggota masyarakat di wilayah tersebut

Pemerintah pusat bertanggungjawab menyelenggarakan kekarantinaan di pintu masuk terpadu. Setiap orang wajib memenuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

"Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan," demikian bunyi pasal 9 ayat 2.

Pasal 10 menyebut, Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional
dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

"Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan dunia internasional," demikian bunyi Pasal 10 ayat 2.

Pasal 49 ayat 1 menyatakan, dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan:

1. Karantina Rumah
2. Karantina Wilayah
3. Karantina Rumah Sakit
4. Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.

Empat jenis karantina di atas dilakukan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

"Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut," demikian bunyi Pasal 5


Saat ini Indonesia dalam mengatasi penyebaran Covid-19 belum menetapkan lockdown hanya menetapkan social Distance atau pembatasan jarak antar masyarakat. 

Karantina dalam Undang Undang Kekarantinaan Kesehatan adalah pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.

Bahwa dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.

Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan yang patut diketahui adalah karantina yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat dan dibantu daerah memiliki tanggung jawab, yaitu: 

Pertama, Karantina Rumah, Selama penyelenggaraan Karantina Rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, dibantu Pemerintah Daerah dan Pihak terkait.

Kedua, Karantina Wilayah, Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dibantu Pemerintah Daerah dan Pihak terkait.

Ketiga, Karantina Rumah Sakit, Selama dalam tindakan Karantina Rumah Sakit, kebutuhan hidup dasar seluruh orang yang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pemerintah harus melaksanakan tanggung jawabnya bila nanti akan mengambil kebijakan lockdown. Tidak mudah memang yang harus dipersiapkan pemerintah dalam memutuskan untuk melakukan lockdown.

Selain tanggung jawab di atas, permerintah juga harus memikirkan bagaimana solusi bila nanti perekomian masyarakat menjadi merosot seperti tempat-tempat usaha tutup baik itu usaha-usaha kecil serta akan mengahasilkan pengangguran. Banyak lagi dampak yang terjadi jika dilakukan lockdown atau karantina tersebut. Jangan sampai dengan memutuskan lockdown akakan menimbulkan masalah baru.

Di sisi lain, dengan semakin banyaknya masyarakat yang tertular Covid-19 mau tidak mau Pemerintah harus memutuskan untuk melakukan lockdown atau karantina untuk dapat mencegah semakin banyak korban dari Covid-19. Saat ini Negara China cukup berhasil menekan jumlah penyebaran Covid-19 dengan cara melakukan lockdown dan termasuk beberapa negara lain.

Beberapa kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota telah mengeluarkan himbauan kembali dengan menutup warung atau kedai kopi, cafe dan tempat-tempat hiburan lainnya. Dari himbauan tersebut ada beberapa para pelaku usaha sudah merasakan kerugian, apalagi bila dilaksanakan lockdown. sebaliknya, di sisi lain pasien yang terduga terinfeksi Covid-19 meninggal dunia di Rumah Sakit sehingga Pemerintah harus mengambil langkah tegas dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

Memang dilema dalam mengeluarkan kebijakan lockdown. akan tetapi mudah-mudahan Pemerintah dapat mengambil kebijakan yang terbaik dalam menangani Covid-19, kebijakan terbaik tersebut adalah kebijakan yang dapat memberikan keseimbangan yang tidak merugikan semua pihak. Dan kita doakan semoga Covid-19 ini segera berakhir sehingga tida ada korban lagi.

Tidak ada komentar