Breaking News

Masih Ada Waktu

Ketua DPW PPP Sulsel, Dr. H. Muh. Aras, S.Pd., MM



Refleksi Hari Lahir PPP menyongsong Pemilu 2024, masih ada waktu 4 tahun membenahi diri. Harlah ini dapat dimaknai sebagai momentum introspeksi, menyusun Strength, Weekness, Opportunity dan Treath (SWOT), Plan Of Action (POA) selanjutnya Go Action.  

Ahad, 5 Januari 2020, adalah Hari Lahir (Harlah) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-47.

PPP lahir pada tanggal 5 Januari 1973 di Jakarta dari 4 Fusi Parpol Islam hasil Pemilu 1971. Keempat Parpol Islam ini, Partai Nahdlatiul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Persatuan Tarbiah Islamaiyah (Perti). 

Penandatangan Deklarasi (Deklarator) PPP ini terdiri atas Presidium Kelompok Partai Persatuan Pembangunan, yakni; KH Dr. Idham Khalid dan KH Masykur (NU), HMS Mintaredja (Parmusi), H Anwar Tjokroaminoto (PSII) serta Rusli Halil (Perti).
          
Ini dilakukan untuk mengikuti arah dan kebijakan politik Orde Baru dengan lahirnya UU Parpol dan Golkar 1975 untuk Pemilu 1977.

Penyederhanaan Kontestan Pemilu dari 10 Organisasi Peserta Pemilu (OPP) 1971, menjadi 3 OPP pada Pemilu 1977, PPP, Golkar dan PDI.

Golongan Karya (Golkar), lahir pada 20 Oktober 1964, awalnya bernama Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar didirikan oleh TNI AD.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) juga merupakan Partai Politik yang berdiri pada 10 Januari 1973 di Jakarta hasil fusi dari 5 Parpol, yakni; Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Masyarakat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. 

Dengan penyederhanaan politik sebagai OPP dalan Pemilu 1977 ini, PPP, Golkar dan PDI. Kala itu bukan UU Parpol namanya, tetapi UU Parpol dan Golkar yang mengatur ketiga OPP tersebut.

Lima kali Pemilu di era Orde Baru, PPP selalu menjadi urutan kedua perolehan Suara setelah Golkar. Pemilu 1977 pada tingkat nasional prosentasi suara diperoleh 29,29 persen, kursi 99 dari total 360 kursi. Pemilu 1982 (27,78), 94 dari total 360 kursi, Pemilu 1987 (15,96), 61/400, Pemilu 1992 (17,01), 63/400 dan Pemilu 1997 (22,43), 89/425.

Di era reformasi ini, sudah 5 kali juga digelar Pemilu. Pemilu 1999, PPP memperoleh suara 10,71 %, 58 dari 462 kursi yang diperebutkan. 2004, dengan 8,5 %, 58/550, Pemilu 2009, PPP peroleh suara 5,32 %, 38/560. Pemilu 2014, suara 6,53 %, 39/560, Pemilu 2019, suara 4,52 % dengan 19 dari 575 total kursi DPR. 

Meski PPP beridiologi Islam berlambang Ka'bah dengan asumsi mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tapi PPP tetap kalah jauh dengan partai penguasa, Golkar. 

Bukan soal tidak mampunya pengurus PPP meningkatkan perolehan suara, tetapi memang arah kebijakan politik kala itu, Parpol (PPP dan PDI) sudah didesign, dibonsai dengan berbagai macam cara, baik melalui aturan maupun prakteknya di lapangan.

Politik ploating mass, kepengurusan OPP hanya sampai di tingkat kabupaten. Kebijakan ini digugat Fraksi PPP di DPR di masa PPP dipimpin Ismail Hasan Metareum.

Dalam UU Parpol dan Golkar, OPP berkewajiban memberikan pembinaan kepada warga negara agar menjadi warga yang taat hukum dan memiliki kesadaran politik dalam wadah negara kesatuan Indonesia. Tetapi di satu sisi, kepengurusan OPP teramputasi dalam menyentuh masyarakat di pedesaan.

Dengan performance yang low profile, selain memenej PPP dengan semakin eksist, PPP di bawah kepemimpinan Buya Ismail Hasan, telah mampu melahirkan gagasan-gagasan segar dalam menata sistem politik yang demokratis yang dikenal 9 Pembaharuan Indonesia.

Di antara 3 OPP, hanya PPP yang tidak mengalami kekisruhan yang cukup signifikan memasuki era reformasi 1998. Golkar menjadi Golkar Baru dengan Partai Golkar dan PDI rontok melawan PDIP sebagai parpol baru.

Kekuatan-kekuatan inilah yang yang menjadi spirit para elit PPP di semua tingkatan.

Ketua Umum PPP dari masa ke masa, mulai dari Mohammad Syafa'at Mintareja1973–1978, Djaelani Naro 1978–1989, Ismail Hasan Metareum 1989–1998, Hamzah Haz 1998–2007, Suryadharma Ali 2007–2014 Muhammad Romahurmuziy 2016–2019 dan Suharso Monoarfa (Pelaksana Tugas) 2019–sekarang.

Wartawan Politik Harian Pedoman Rakyat di masanya, Dr. Yahya Mustafa, dalam tulisannya di berbagai media pada 2015, mengingatkan kalau PPP Sulsel cenderung stagnan.

Pemilu selama masa era Orde Baru, perolehan kursi di DPRD Sulsel juga mengalami stagnasi. Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 kursi  diperoleh pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, hanya 3 kursi selama rentang waktu 25 tahun. Kenyataan politik demikian memberi isyarat kalau dinamika politik menyelimuti PPP berada dalam kondisi stagnan. 

PPP selama era Orde Baru mengalami kondisi bak berlari di tempat. Perolehan suara senantiasa tiga kursi di DPRD Provinsi Sulsel di akhir perhitungan suara. Era Reformasi, PPP Sulsel juga tak berubah. Kursi diperoleh di DPRD Provinsi Sulsel selama empat kali pemilu, 1999, 2004, 2009 dan 2014,  menunjukkan angka pencapaian menjadikan PPP kembali berlari di tempatnya. Hasil pemilu  1999, meraih 6 kursi dari 75 kursi DPRD Provinsi Sulsel diperebutkan. PPP bersaing sesama partai Islam sebelumnya,  saat fusi jadi partai pendukungnya. Warga nahdiyin dari kalangan NU membentuk partai politik PKB,  meraih suara 1 kursi.  Demikian halnya dari unsur PSII juga menempatkan 1 kursi wakilnya. Kalangan Parmusi dengan pendukung utama Muhammadiyah, menempatkan wakilnya 3 orang dari PAN, PBB 1 wakilnya, serta Partai Persatuan pecahan PPP juga menempatkan 1 kursi wakilnya. 

Pemilu 2004, perolehan kursi capai 7 kursi. Penempatkan wakil rakyat pada pemilu kedua era reformasi itu kembali menjadikan PPP tidak mampu melewati batas 10 persen suara dicapainya. Pemilu ketiga 2009, hanya mampu meraih suara 5 kursi dengan 75 kursi  diperebutkan.

Setelah PPP dipimpin anak muda, Pemilu 2014, PPP Sulsel di bawah kepemimpinan Amir Uskara, dukungan suara dari pemilih kembali memperoleh 7 kursi. Meski hanya 6 kursi PPP di DPRD Sulsel pada Pemilu 2019 dalam kepemimpinan Muh. Aras, tetapi PPP Sulsel mampu menempatkan 4 kadernya di kabupaten sebagai Ketua DPRD, (Bulukumba, Bantaeng, Gowa dan Luwu).

Dr. H. Muh. Aras, S.Pd, MM telah mampu mengukir sejarah, sejak PPP ikut Pemilu di Sulsel, baru pada Pemilu 2019 ini mampu meraih kursi Ketua DPRD di kabupaten.

Di sisi lain, kenyataan politik menunjukkan, empat kali pemilu era Reformasi PPP hanya mampu meraih kursi di bawah 10 persen. Rentang waktu 4 kali pemilu, PPP hanya  meraih kursi di antara 5-7 kursi.

Di bagian lain dalam tulisan Dr. Yahya, kalau potret PPP dari pemilu ke pemilu menunjukkan gambaran partai politik ini, tidak mampu menggerakkan mesin politik partai agar mampu meraih dukungan dan simpati dari pemilih yang  mayoritas Islam di Sulsel.

Secara sosiologis, penduduk Sulsel sesuai Sensus Penduduk 2010 jumlahnya mencapai 8.034.776 jiwa. Dari jumlah tersebut mayoritas adalah Islam dengan jumlah 7.200.938 orang. Kemudian disusul penganut agama Kristen Protestan (6.12.751); Katolik (124.255); Hindu (58.393); Budha (19.867) serta Kong Hu Chu (367).

Kalkulasi politik dengan mengacu pada kondisi sosiologis para pemilih di Sulsel mayoritas Islam, PPP seharusnya melewati perolehan suara di atas 50 persen. Tetapi kenyataan selama masa pemilu, suara yang diperoleh malah di bawah 10 persen.

Dilema politik sedang dialami PPP: antara partai dengan identitas agama Islam menjadi ideologi dan azasnya. Tetapi ketika diperhadapkan dengan pemilu legislatif di Sulsel dengan mayoritas pemilih Islam, PPP dalam 5 kali pemilu justru tidak mampu meraih dukungan suara mayoritas.

Realitas politik selama 5 kali pemilu PPP Sulsel berada dalam kondisi tidak mampu  mengoperasionalkan visi dan komitmennya ke dalam program kebijakan lebih kongkrit. Pengaruh lebih jauh dari kenyataan politik dialami PPP,  identitas partai dengan Islam selaku azas dan ideologi, sepertinya hanya  jadi jargon retorik semata.

Jargon  tersebut  lebih dominan simbolik belaka, tanpa punya makna signifikan bagi restorasi masyarakat. Akibatnya pemilih semakin menjauh, apalagi dengan konflik internal memecah belah elite. Tagline PPP bahwa PPP Rumah Besar Ummat Islam agaknya masih jauh.

Hal-hal inilah yang menjadi renungan bagi PPP dalam memperingati Hari Lahirnya untuk mengelola agar hambatan dan rintangan itu bisa diatasi, sehingga PPP masih bisa ada pasa Pemilu 2024. 

Mungkin semuanya tidak ingin PPP hilang selepas Pemilu 2024, seperti hilangnya Masyumi, PNI, dan partai besar lainnya dalam percaturan politik di Indonesia. PPP sejak 1973 hingga saat ini sudah banyak memberikan kontribusi yang positif terhadap jalannya proses kebangsaan, kenegaraan, dan keummatan. Dan kiprah-kiprah selanjutnya tetap ditunggu oleh ummat dan rakyat. Dirgayu PPP ke-47, tanggal 5 Januari 1973 - 5 Januari 2020.

Via WhatsApp-nya, 4 Januari 2020, Wakil Sekretaris PPP Sulsel Hamka Anas, menulis kalau Harlah PPP ke-47 ini juga menggelar kegiatan Harlah dirangkaikan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. 

Tenaga Ahli Legislator Pusat Dr. Aras ini, mengatakan, kalau kegiatan itu dihadiri Wakil Ketua Umum DPP PPP, Dr  Amir Uskara, M.Si, Ketua DPW PPP Sulsel Dr. H. Muh. Aras, S.Pd, MM serta sejumlah hadirin lainnya, tandas Hamka Anas yang juga Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) As'adiyah Sengkang Kota Makassar ini. (dari berbagai sumber/alimuddin)  

Tidak ada komentar