Breaking News

Masyarakat Padali Resah, Anggota DPRD Sulsel A. Nurhidayati Jemput Aspirasi






Soppeng, SuaraPalapa.Com -- Masyarakat Padali khususnya yang tinggal di atas tanah perkebunan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, kini mengalami keresahan akibat adanya surat dari Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan yang menyampaikan kepada pemilik rumah yang berdiri di atas tanah milik Pemprov Sulsel untuk mengosongkan aset negara tersebut. 

Surat tersebut disampaikan melalui personil pihak perkebunan provinsi yang ada di lokasi tersebut, Abd. Rauf dan Ir. Asake, kepada Kepala Desa Tellulumpoe.

Namun anehnya, surat kedua menyusul 2 minggu setelah surat pertama. Surat kedua ini tanggal, nomor dan perihal surat, adalah sama dengan surat pertama.


Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan ini, pada surat kedua, meskipun tertulis lampiran tidak ada, tetapi surat itu melampirkan nama-nama pemilik rumah. 

Yang lebih aneh lagi, karakter tulisan pada lampiran surat itu berbeda dengan surat yang ada. Bahkan di luar sertifikat aset provinsi pun turut "digarapnya",  beberapa rumah yang bersiri di luar sertifikat aset Pemprov ditulis pula dalam lampiran surat itu.

"Tidak mungkin surat resmi instansi pemerintah bisa sebodoh itu. Kan rumah saya berdiri tidak di atas tanah aset Pemprov, kenapa harus rumah saya juga ikut. Ini kan konyol," kata Sudirman menanggapi. 


Pihak masyarakat Padali pun mempertanyakan hal ihwal tersebut kepada pihak Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan baru-baru ini. 

"Kalau surat pertama memang pihak kami yang menerbitkan surat itu tetapi surat kedua bukan kami. Kami tidak bertanggung jawab atas surat kedua tersebut," kata Sudirman (warga Padali) menirukan pihak Dinas Perkebunan Provinsi di Makassar.

Mengetahui keresahan masyarakat Padali tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sulsel Andi Nurhidayati yang juga Wakil Ketua DPW PPP Sulsel ini turun langsung ke bawah menjemput aspirasi, di kantor desa setempat, Minggu, 1 Desember 2019.

"Saya minta jangan ada tindakan sebelum ada penyelesaian dari Provinsi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Prov. Sulsel.


Hal itu diungkapkan Legislator Sulsel Hj. A. Nurhidayati Zainuddin, S.Sos, SE, M.Si, pada pertemuan antara pihaknya dengan masyarakat Padali, dipasilitasi Kades setempat, Darwis, S.IP.

Jika benar surat itu bukan Kadis Perkebunan Prov Sulsel yang buat, berarti ada oknum yang memperatasnamakan instansi pemerintah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri, ujar salah satu peserta di rapat itu.

Dikatakan, ini bukan hanya sanksi administrasi yang bakal menimpa pelaku tetapi memalsukan dokumen seolah-olah itu berasal dari instansi pemerintah, adalah perbuatan melawan hukum atau perbuatan tindak pidana.

Karenanya, tambahnya, polisi jika mengetahui ada kejadian seperti ini, dilapor atau tidak dilapor, seharusnya polisi mengusut tuntas pelaku kasus ini untuk diproses hukum, tandas salah satu peserta rapat tersebut kepada Suara Palapa, sesaat usai pertemuan antara legislator dengan masyarakat tersebut. (usa)   

Tidak ada komentar