Breaking News

Warga Menghalangi, Ihade Terhambat Urus Sertifikat Tanah di Desa Panincong




SOPPENG, SUARA PALAPA -- Ihade (82), URT, beralamat di Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.

Pada tahun 2000 ia  menikah dengan La Panyili, juga warga Panincong. 13 tahun kemudian atau 2013, suami Ihade, La Pannyili, meninggal dunia.

Beberapa hari kemudian, pihak keluarga almarhum La Pannyili, menyerahkan sebidang tanah kebun sebagai AMPI KALE kepada istri almarhum. 

Tanah tersebut berbatas dengan, sebelah Utara, tanah Lakade, timur, Barama, Selatan La Bujang dan Barat, tanah milik H. Salamang.


Pihak keluarga almarhum dimaksud, yakni; Irahe, I Mattang dan Burhanuddin. Ketiganya adalah anak kandung almarhum dari istri terdahulu, atau anak tiri Ihade. 

Dalam pemberian itu, dibuktikan dengan surat persetujuan dengan tanda tangan dari pihak keluarga dengan saksi-saksi, Muh. Tang dan Abd. Rauf. Surat persetujuan itu, juga mengetahui Kepala Desa Panincong Andi Makmur Tahir, lengkap dengan tanda tangan dan stempel, tertanggal, Panincong, 10 Maret 2013. 

Pada surat pemberitahuan pajak terhutang PBB sebidang tanah tersebut, bernomor NOP : 73.12.050.003.004-0021.0. atas nama : Lapannyili.

Ironisnya, beberapa tahun belakangan ini, SPPT PBB tanah tersebut tidak lagi diberikan dari pihak Kepala Dusun setempat. Baru-baru ini diketahui, kalau SPPT tanah itu Kadus Jumardin menyerahkan kepada Cucu almarhum atas nama Labarama, anak kandung I Mattang, juga beralamat di Panincong, sesuai pengakuan Kadus Jumardin kepada pemilik tanah, Ihade.


Sekitar setahun lalu, 2018, Desa Panincong, mendapat bantuan dari BPN, Program Prona untuk warga yang hendak mensertifikat tanahnya secara gratis. Bersama sejumlah warga lainnya, Ihade pun mengurus sertifikat tanahnya yang diterima dari pihak keluarga almarhum suaminya.

Seluruh yang dipersyaratkan dalam Prona tersebut, telah diupayakan untuk memenuhi agar Ihade juga bisa memegang sertifikat sebagaimana layaknya.

Hingga pihak pemerintah menyerahkan sertifikat tanah kepada sejumlah warga yang mengurus itu, tetapi Ihade hanya bisa gigit jari lantaran dirinya tidak menerima pembagian sertifikat dimaksud.

Ia pun mendatangi Kantor Kades Panincong ketika itu, dan mempertanyakan hal ihwal yang dialami. Kepada Ihade di Kantor Kades tersebut, ketika itu, Kadus Jumardin, membenarkan kalau Sertifikat yang dimaksud itu memang tidak ada. Jumardin memberi alasan, kalau tanah yang diuruskan sertifikat itu, dihalangi oleh cucu almarhum suaminya, Ibarama, anak dari I Mattang.

Sekitar 2 bulan lalu, Ihade mendatangi Kantor Kades Panincong lagi menemui Kades A. Mardiana, menyampaikan keberatan atas dihalanginya oleh Labarama soal tanah miliknya. 


Hal ini disampaikan Ihade kepada Suara Palapa, Kamis, 29 Agustus 2019 di rumah kediamannya di Panincong. 

Kades pun berjanji kalau keberatan Ihade terhadap tanah yang diakui miliknya itu yang  dihalangi oleh Ibarama akan ditindaklanjuti sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki Pemerintah Desa. Hal itu dikemukakan oleh Kades A. Mardiana saat ditemui Suara Palapa di kantornya, sehari setelah Ihade menemuinya.

Menanggapi permasalahan ini, Sekretaris DPC PPP Soppeng Alimuddin, mengatakan, dengan permasalahan ini, yang perlu dilihat dulu, adalah penyerahan tanah tersebut nanti dikatakan tidak berlaku setelah ada instansi yang berwenang membatalkan surat yang telah ditandatangani oleh Kades Panincong tertanggal 10 Maret 2013.

Jika Ihade keberatan atas terhalangnya dirinya karena perbuatan seseorang dalam mengurus tanah miliknya untuk melengkapi dokumen suratnya, pihak Ihade beralasan melaporkan seseorang yang menghalanginya kepada pihak penegak hukum atau kepolisian. Karena menghalangi itu adalah perbuatan melawan hukum.

Ihade pun berjanji akan melaporkan persoalan ini kepada kepolisian, jika permasalahan ini tidak ada upaya dari pemerintah desa setempat, janji Ihade. (amiruddin baringeng)





Tidak ada komentar