Breaking News

Menteri PUPR Kukuhkan Anggota TKPSDA Empat WS 2019-2024 di Makassar



MAKASSAR, SUARA PALAPA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI) diwakili Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng, mengukuhkan anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) 4 Wilayah Sungai (WS), Walanae-Cenranae, Pompengang-Larona, Jeneberang dan Wilayah Sungai Saddang, Periode 2019-2024.

Pengukuhan tersebut berlangsung di Lantai 2 Swiss belHotel Jl. Ujung Pandang No.8, Bontoala, Makassar Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 27 Agustus 2019.


Pengukuhan tersebut  berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR terhadap masing-masing keempat TKPSDA WS tersebut.

Salah satu SK menteri tersebut yakni, TKPSDA WS Walanae-Cenranae berdasarkan SK Menteri PUPUR RI Nomor 458/KPTS/M/2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Walanae-Cenranae.

SK tersebut tertanggal, Jakarta, 13 Mei 2019 ditandatangani Menteri PUPR RI l, M. Basuki Hadimuljono.


Dalam susunan keanggotaan TKPSDA WS Walanae-Cenranae yang merupakan lampiran SK tersebut, menempatkan 15 unsur pemerintah dan 15 non pemerintah dari 30 jumlah anggota.

Kepala Bappeda Sulsel berada di posisi jabatan Ketua TKPSDA WS Walcen merangkap anggota. Dibantu seorang Ketua Harian merangkap anggota, yakni, Kepala Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov Sulsel.

Selanjutnya, 15 dari unsur pemerintah dan 15 dari non pemerintah menempati posisi jabatan dalam TKPSDA WS itu sebagai anggota.


Pengukuhan ini dirangkaikan pembekalan dan sidang-sidang anggota TKPSDA keempat WS tersebut.

Salah satu dinamika yang berkembang dalam persidangan TKPSDA ini adalah, karena persidangan sudah dimulai sebelum pengukuhan, maka esensinya, TKPSDA belum dapat melahirkan keputusan. Sehingga diusulkan agar apapun yang lahir dari persidangan - persidangan hanyalah bersifat Rancangan Keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan setelah pengkukuhan TKPSDA keempat WS ini.

Namun terdapat juga pendapat, kalau pengukuhan TKPSDA bukan merupakan prasyarat keabsahan TKPSDA kecuali mengacu pada SK yang diterbitkan oleh Menteri PUPR RI terhadap keempat TKPSDA WS ini pada 13 Mei 2019.


Salah satu bunyi keputusan dalam SK itu adalah, pada point Kesebelas, yakni, Keputusan Menteri ini  mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pendapat yang berkembang di persidangan TKPSDA WS Walcen yang sempat dipantau Suara Palapa, tetap mempertahankan kalau pengambilan keputusan, sah dilakukan sebelum pengukuhan.

Dalam SK tersebut terdapat 4 orang dari Soppeng terakomodir, yakni; Kadis PUPR, Dirut PDAM Tirta Sharma Kab Soppeng, Ketua GP3A Siparappe dan Koordinator Konservasi SDA Yayasan Lestari Hijau di Kabupaten Soppeng, Alimuddin.

Kegiatan ini berlangsung selama 5 hari, dari tanggal 24 sampai dengan 28 Agustus 2019.

Penulis : Alimuddin





Tidak ada komentar