Breaking News

HUT PKK ke-47 di Sumbar, Pengurus Kab. Soppeng Terima Penghargaan dari Ketum



PADANG, SUARA PALAPA -- Peringatan Puncak Hari Kesatuan Gerak ke-47 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 2019 Tingkat Nasional di lapangan Rumah Taman Hijau (RTH) Imam Bonjol Kota Padang Sumatera Barat, Kamis, 25 Juli 2019, diikuti sejumlah kader TP PKK seluruh Indonesia.

Pada peringatan tersebut,  
Wakil Ketua TP. PKK Kab. Soppeng Dra. Hj. Andi Nur Lina, MM, menerima penyematan PIN dan dianugrahi penghargaan Adhi Bhakti PKK oleh Ketua Umum (Ketum) TP PKK Pusat dr. Erni Tjahyo Kumolo, didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI).

Penyematan dan penganugrahan tersebut merupakan bentuk apresiasi TP PKK Pusat atas pengabdian kader PKK mengabdi selama 15 tahun ke atas.

Andi Nur Lina, yang juga saat ini menjabat sebagai Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Soppeng berkecimpung di PKK sejak suaminya dilantik menjadi Camat Donri-Donri, selanjutnya mengabdi sebagai Ketua TP.PKK Kec. Lalabata dan pada tahun 1986 menjadi Pengurus TP. PKK Kab. Soppeng sampai dengan saat ini. 

Sesaat usai kegiatan itu, Andi Nulina mengatakan, pengabdian selama 30 tahun lebih di PKK memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya.

"Saya sangat berterima Kasih kepada Bapak Bupati dan Ibu Ketua TP. PKK Kab. Soppeng yang telah mengusulkan saya untuk menerima penghagaan dan selalu memberikan bimbingan dalam melaksanakan tugas PKK," ungkapnya.

Dikatakan, dalam penghargaan Adhi Bhkati HKG ini hanya 24 di antara kader PKK di seluruh Indonesia yang beruntung mendapatkan.

"Di bawah kepemimpinan Hj.Nurjannah Andi Kaswadi, Tim Penggerak (TP) PKK Kab. Soppeng terus membuktikan peran nyatanya kepada masyarakat dan pemerintah. Upaya inipun tak pelak langsung mendapat apresiasi dan ganjaran penghargaan dari TP PKK Pusat, ujar Andi Nurlina.

Dalam acara tersebut beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pameran, Seminar, dan beberapa macam lomba.

Dilansir dari Tim my Web Kld-Ilir di-posting di blog miliknya pada Jum'at, 30 Mei 2019, diketahui kalau 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari Seminar "Home Economic" di Bogor pada tahun 1957. 

Sebagai tindak lanjut dari seminar tersebut, pada tahun 1961 oleh Panitia Penyusunan Tata Susunan Pelajaran pada Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kementerian Pendidkan bersama kementerian-kementerian lainnya menyusun 10 segi Kehidupan Keluarga.

Gerakan PKK di masyarakat berawal dari kepedulian Isteri Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1967, Ibu ISRIATI MOENADI, setelah melihat keadaan masyarakat yang menderita busung lapar. Pada awalnya program PKK adalah 10 segi pokok PKK.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 Segi Pokok Keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para Isteri Kepala Dinas/Jawatan dan Isteri Kepala Daerah sampai dengan tingkat Desa dan Kelurahan yang kegiatannya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada 27 Desember 1972 Mendagri mengeluarkan Surat Kawat Nomor Sus 3/6/12 kepada Gubernur KDH Tk.I Jawa Tengah dengan tembusan Gubernur KDH seluruh Indonesia, agar mengubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Sejak itu Gerakan PKK dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan nama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan tanggal 27 Desember ditetapkan sebagai "Hari Kesatuan Gerakan PKK" yang diperingati setiap tahun.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, oleh karena itu dalam upaya mewujudkan masyarakat sejahtera harus dimulai dari upaya mensejahterakan setiap keluarga. 

Sehubungan dengan itu, maka TAP MPR Nomor : II/MPR/1978 tentang GBHN Bab IV D butir 10 tentang peranan wanita dalam pembanguan telah dengan jelas mengamanatkankepada kaum wanita untuk :

(1). Berpartisipasi dalam pembangunan. (2). Mewujudkan keluarga sejahtera. (3). Membina generasi muda.

Pada tahun 1978 melalui Lokakarya Pembudayaan PKK di Jawa Tengah, disepakati 10 Segi Pokok PKK menjadi 10 Program Pokok PKK. 

Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga maka keluarga perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup. 

Pemberian bekal tersebut dilaksanakan, antara lain, melalui Gerakan PKK yang keberadaannya tersebar di seluruh Indonesia .

Keberhasilan Gerakan PKK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga telah diakui oleh masyarakat, bahkan  mendapat penghargaan dari lembaga-lembaga internasional (WHO, Unicef, Unesco, dan sebagainya). 

Dalam TAP MPR Nomor : IV/MPR/1983 tentang GBHN telah ditetapkan, PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) adalah salah satu wahana untuk meningkatkan peranan wanita dalan upaya menyejahterakan keluarga. (rilis humas pemkab soppeng/amiruddin baringeng)


Tidak ada komentar