Breaking News

Plh. Gubernur Maluku Buka Kampanye Penyadaran Publik FMSRB



Laporan : Sudirman Sehe

Editor : Alimuddin


Ambon, suarapalapa.com; -- Plh. Gubernur Maluku Hamin Bin Thahir, SE membuka Kegitan Kampanye Penyadaran Publik Program Flood Management In Selected River Basins (FMSRB), di Hotel Amaris, Jalan Diponegoro No. 82-84 Ambon Provinsi Maluku, Senin, (18/3/19).

Kabid Infra Struktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Maluku, Muh. Yani Syukur,SE,M.Si, selaku Ketua Panitia pelaksana Kegiatan Kampanye Penyadaran Publik Program FMSRB, melaporkan,  maksud dari kegiatan Kampanye Penyadaran Publik ini adalah meningkatkan kesadaran hukum bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Sedangkan tujuannya, adalah mengedukasi  para pemangku kepentingan dan masyarakat guna meningkatkan pengetahuan serta pemahaman tentang aturan yang berlaku dalam pengelolaan sumber daya air.

Dilaporkan pula, peserta Kampanye Penyadaran Publik Program FMSRB dihadiri 100 peserta, terdiri dari unsur, OPD Provinsi Maluku dan Kota Ambon.

Balai Wilayah Sungai Maluku, Universitas Pattimura Ambon,
Universitas Darusalam Ambon, IAIN Ambon;
Universitas Kristen Maluku, Direktur Politeknik Ambon, Pimpinan USAID APIK Regional Maluku;
Camat Sirimau Kota Ambon.

Perwakilan dari Negeri Batu Merah, Negeri Hative Kecil, Desa Galala, Kelurahan Rijali, Amantelu, Waihoka dan Negeri Soya dan para Konsultan FMSRB Provinsi Maluku, ( CS.06 dan CS01).

Dijelaskan, kegiatan ini dilaksanakan dengan biaya/dana yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku (Dana Hibah ADB) Tahun Anggaran 2019.

Kampanye Kesadaran Publik Program FMSRB ini menghadirkan Narasumber, Direktur SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesian (RI), yang disampaikan Kasubdit Pertanian dan Pangan, Gunawan Movianto, MM,
dengan materi pemaparan, Sinergitas Antara Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Risiko Bencana Banjir.

Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/BAPPENAS RI, Abdul Malik Sadat Idris, ST, M.Eng, memaparkan materi, Strategi dan Kebijakan Nasional dalam Pengelolaan Bencana Banjir, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku, Haryono Utomo memaparkan materi dengan judul, Rencana Pengelolaan Sungai Wai Batu Merah dan Wai Ruhu.

Direktur Pengelolaan Sampah, Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
disampaikan oleh Bapak Kasubdit Sampah Spesifik dan Daur Ulang, Ari Sugari, dengan judul  materi, Strategi dan Kebijakan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah.

Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA Kementerian PUPRA RI, disampaikan oleh Dian Karmila, ST., MT (Kebijakan Nasional dalam Pengelolaan Sungai).

Plh. Gubernur Provinsi Maluku dalam sambutannya dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Halim Daties mengungkapkan, FMSRB ini juga dilatarbelakangi karena adanya bencana banjir yang sering terjadi yang tidak hanya merusak wilayah permukiman dan lahan pertanian tetapi juga mengganggu aktifitas masyarakat dan sistem perekonomian di daerah yang terkena dampak.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka pengurangan risiko banjir berbasis masyarakat menjadi satu pendekatan yang dianggap paling tepat untuk dilaksanakan.

Hal ini mengingat masyarakat, lanjut Plh. Gubernur Maluku dalam sambutannya dibacakan Staf Ahlinya, Halim Daties ini, adalah pihak yang paling rentan saat terjadi banjir sehingga pelibatan masyarakat dalam mitigasi banjir dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir.

Disampaikan, kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tertuang dalam Agenda Prioritas Ketujuh RPJMN 2015–2019, yaitu; Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik, dengan Arah Kebijakan pada Peningkatan Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi Resiko Daya Rusak Air termasuk Perubahan Iklim.

Arah kebijakan tersebut, lanjutnya, diarahkan dalam upaya untuk Mengembangkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan peningkatan kemampuan prediksi terhadap peningkatan aliran sungai serta dampak yang ditimbulkannya, Percepatan penyusunan Flood Risk Map sebagai acuan penyusunan Rencana Penataan Ruang, Penerapan adaptive water management, Penerapan pendekatan Flood Forecasting Warning System, Prioritas penanganan daya rusak air, Upaya Konservasi tanah, serta Pengelolaan wilayah pantai secara berkelanjutan.

Plh. Gubernur Maluku ini berharap, agar kampanye penyadaran publik sebagai salah satu komponen kegiatan Program FMSRB dapat berfungsi dalam upaya penyebarluasan informasi yang terkait dengan kebijakan tentang daerah aliran sungai serta pengelolaannya.

Selain itu, lanjut Plh. Gubernur Maluku, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahlinya Halim Daties, kalau kegiatan ini dilaksanakan, untuk mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemahaman publik dalam implementasi kebijakan di daerah.

Dikatakan, kegiatan kampanye penyadaran public ini dilaksanakan secara terencana dan terpadu sehingga dapat mewujudkan persamaan persepsi bagi semua pemangku kepentingan khususnya di Provinsi Maluku dan Kota Ambon serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan Program FMSRB.

Untuk itu pihaknya mengajak peserta yang hadir pada pelaksanaan kampanye penyadaran publik ini, untuk betul-betul dapat menyimak segala materi yang diberikan oleh para narasumber.

"Mari kita memberikan sumbangsih maupun pemikiran yang lebih berarti di dalam pengelolaan banjir di Provinsi Maluku dan secara khusus Kota Ambon ini," ajak Plh. Gubernur Maluku dalam mengakhiri sambutan tertulisnya dibacakan Staf Ahlinya Halim Daties ini.

Ketua panitia Muh. Yani Syukur, SE, MSi, pada penutupan acara itu mengatakan, kegiatan Kampanye Penyadaran Publik Program FMSRB ini telah menghasilkan rumusan kesepakatan bersama, salah satunya adalah komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Flood FMSRB dalam mengatasi banjir pada aliran sungai Wai Batu Merah dan sungai Wai Ruhu di Kota Ambon.

Ia berharap agar hasil pertemuan Kampanye Penyadaran Publik Program FMSRB, diimplementasikan dalam perencanaan program/kegiatan untuk keberlanjutan terhadap penangan banjir pada daerah aliran sungai terpilih di Kota Ambon.

"Koordinasi lintas sektor sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan banjir di aliran sungai Wai Batu Merah dan aliran sungai Wai Ruhu di Kota Ambon," harap Muh. Yani Syukur.


Tidak ada komentar