Breaking News

Kemenpan RB Serahkan SAKIP AWARD kepada Pemkab Wajo




SUARA PALAPA, MAKASSAR -- Setelah melalui proses evaluasi, akhirnya, Kemenpan RB RI menyerahkan SAKIP AWARD 2018 kepada Pemkab Wajo.

Penyerahan ini berlangsung di Hotel Four Point Makassar Jl. Andi Djemma No.130, Banta-Bantaeng, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222 yang diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, diterima oleh Wakil Bupati Wajo, H. Amran, SE, baru-baru ini.

Penyerahan SAKIP AWARD 2018 ini juga dilakukan penyerahan LHE AKIP kepada 173 Pemda di Wilayah lII meliputi 12 provinsi, yakni; D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan termasuk Pemda Wajo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, dan 162 Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah ke-12 provinsi tersebut.

Kehadiran urusan Pemda Wajo pada acara itu dipimpin Wakil Bupati Wajo, dihadiri pula oleh Plt. Bappeda Kab. Wajo Drs. Hj. St. Kamariah, M.Si, Inspektorat Daerah Kab. Wajo Drs. Dwi Apriyanto, SE, SH, MT serta Kabag Organisasi Setda Kab. Wajo Muhammad Ilyas, S.STP, M.Si.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan, selain memberikan Rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PANRB juga memberikan apresiasi terhadap pemda yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik.

“Indikatornya, pemda telah mewujudkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, sesuai sasaran yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pelaksanaan SAKIP diamanatkan melalui Undang-Undang No. 47/2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden No.29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, lanjutnya, Kementerian PANRB terus mendorong implementasi SAKIP agar setiap Instansi Pemerintah mampu menerapkan manajemen berbasis kinerja secara tepat.

Dikatakan, LHE AKIP yang diberikan oleh Kementerian PANRB juga berisikan rekomendasi yang harus dilakukan pada tahun ini guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di setiap Instansi Pemerintah.

Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB juga bukanlah evaluasi terhadap dokumen Laporan Kinerja, melainkan evaluasi tehadap seluruh sistem yang berjalan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menyerahkan Rapor SAKIP bagi pemda di dua wilayah I di Bandung, dan wilayah II di Banjarmasin.

Di akhir acara Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE mengatakan, "kita akan evaluasi kembali dengan melihat rekomendasi Kemenpan RB yang mana perlu dibenahi, dan Insya Allah ke depan nilai kita akan lebih baik, begitu pula tata kelola pemerintahan di instansi Pemerintah. (rilis humas pemkab wajo/amiruddin baringeng)


Tidak ada komentar