Breaking News

Ketua PPP Sulsel Ingatkan Caleg Tak Langgar Rambu-rambu Pemilu




SUARA PALAPA, SOPPENG; -- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Muh. Aras, S.Pd, MM, di hadapan peserta Pendidikan Politik dan Pelatihan Kader PPP di Soppeng, mengingatkan Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng dari PPP untuk semua Daerah Pemilihan (Dapil) agar tidak melanggar rambu-rambu Pemilu 2019.

Pendidikan Politik dan Pelatihan Kader PPP ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Soppeng di ruang pertemuan Kantor DPC Parpol tersebut pada Kamis, 20 Desember 2018.

Kegiatan itu diikuti Pengurus DPC PPP Soppeng, Ketua dan Sekretaris Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP se-Kabupaten Soppeng, dan para caleg DPRD Kabupaten Soppeng dari PPP serta sejumlah tokoh masyarakat anggota dan simpatisan PPP.

Ketua DPC PPP Soppeng Andi Takdir Akbar Singke, SE dalam kata penerimaannya menyampaikan ucapan selamat datang Ketua DPW PPP Sulsel H. Muh. Aras, S.Pd, MM atas kehadirannya di acara ini dan meminta untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi acara itu.

"Selain sebagai implementasi atas Program Perjuangan PPP hasil Muscab lalu, Pendidikan Politik dan Pelatihan Kader ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan UU Parpol bahwa Partai Politik memiliki tugas untuk memberikan Pendidikan Politik kepada warga negara khususnya kepada anggotanya agar mereka memiliki kesadaran politik dalam mewujudkan kestabilan politik dan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ketua Komisi I DPRD Soppeng ini.

Diketahui, Ketua DPC PPP  Soppeng ini pada Pemilu 2019 dirinya terdaftar sebagai Caleg DPRD Provinsi Sulsel dari PPP di Dapil VIII Soppeng Wajo dengan Nomor Urut 2.

Ketua Bawaslu Soppeng diwakili Ketua Panwascam Lalabata Supratman, mengingatkan Caleg untuk menghindari tindakan Money Politik dalam meraih suara pada kontestasi Pemilu 2019.

Menurutnya, money politik adalah tindakan pidana, pelakunya, selain bakal dipidana dengan kurungan penjara juga sekaligus dapat didiskualifikasi sebagai caleg.

"Jika tidak percaya, silahkan ber-money politics dan jika ketahuan, jangan salahkan Panwas jika diproses hingga menerima akibat perbuatannya," ancam Supratman.

Dikatakan, selain yang memberi, penerima juga memiliki konsekwensi hukum sama dengan pelaku yang memberikan uang atau barang lainnya.

Ketua DPW PPP Sulsel H. Muh. Aras dalam pengararahannya, selain memotivasi para kader PPP dan caleg untuk tak berhenti berjuang memenangkan PPP di semua tingkatan serta memenangkan Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 ini, Calon DPR RI nomor Urut 1 Dapil Sulsel 2 dari PPP ini kembali mengungkap sejarah kelahiran PPP.

Dikatakan, Kelahiran PPP pada 5 Januari 1973, embrionya sudah lahir jauh sebelum kelahirannya. Serikat Dagang Islam (SDI) lahir pada 16 Oktober 1905 oleh K.H. Samanhudi di Solo Jawa Tengah, kemudian menjadi Partai Politik dengan nama Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) pada 10 September 1912 oleh K.H. Omar Said Cokroaminoto.

Organisasi Muhammadiyah lahir pada 18 November 1912 Yogyakarta oleh K.H. Achmad Dahlan, selanjutnya pada 7 November 1945 berdiri Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang Ketua Umumnya Muhamad Natsir (Muhammadiyah). Lalu pada 17 Agustus 1968 berdiri Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)

Nahdlatul Ulama berdiri pada 31 Januari 1926 oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan Persatuan Tarbiyah Islamiah berdiri pada 20 Mei 1930 oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuly di Sumatera Barat.

H. Muh. Aras mengungkapkan, semua ulama pendiri organisasi Islam ini telah menunjukkan kiprahnya dalam berjuang untuk Indonesia Merdeka dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah ulama yang negarawan dan negarawan yang ulama.

Kelahiran PPP pada 1973 tak lepas dari organisasi Islam tersebut. Deklarasi PPP ditandatangani oleh empat fusi Partai Islam, yakni K.H. Idham Khalid (NU), K.H. MS Mintareja, SH (Parmusi), K.H. Anwar Tjokroaminoto (PSII) dan K.H. Rusli Halil (Partai Islam Perti) serta K.H. Masykur (Ketua Badan Pekerja/NU).

PPP, lanjut Aras, kendati lahir di masa Orde Baru, tetapi bukan bagian yang beruntung di masa itu. PPP di masa itu, jika ada orang yang menyebut diri PPP berarti orang itu adalah pejuang. Karena, menurutnya, saat itu PPP dinilai partai oposisi yang selalu menerima intimidasi dan tekanan dari pejabat tingkat atas hingga ke tingkat bawah.

Meski PPP lahir pada tahun 1973 tetapi Pemilu 1955 parpol pendirinya sudah menjadi pesertanya, yakni Masyumi, NU dan PSII.

Kini PPP, sebenarnya sudah mengikuti Pemilu sejak Indonesia menggelar pemilu 1955, sehingga dengan pengalaman ini membuat PPP mampu bertahan sampai sekarang ini, kenang H. Muh. Aras.

Selain dari internal PPP, Pendidikan Politik dan Pelatihan Kader PPP tersebut juga menampilkan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Soppeng dengan moderator Alimuddin Sekretaris DPC PPP Kabupaten Soppeng. (amiruddin baringeng)


Tidak ada komentar