Breaking News

Buka Sidakam, Ketua KPU Soppeng Ancam Peserta Pemilu




SUARA PALAPA, SOPPENG; -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng, Muhammad Hasbi, S Sos, M.Si membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye (Sidakam) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Bintek ini diselenggarakan KPU Kab Soppeng dilaksanakan di Hotel Ada Jl. Kesatria Watansoppeng, Rabu, 12 Desember 2018, diikuti Liassin Officer (LO) dan Operator Sidakam yang diutus Parpol Peserta Pemilu 2019. Dihadiri pula Bawaslu Soppeng. Dalam Bimtek ini menampilkan Pemateri Julita Rahayu, SH, MH (Kasubag Hukum KPU Prov. Sulsel, dengan moderator Herman Lilo, A.Sos, M.Si.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kab Soppeng Muhammad Hasbi berharap, peserta memanfaatkan sosialisasi dan Bintek ini dengan baik agar memahami tata cara penggunaan aplikasi dana kampanye.

Dikatakan, pemahaman yang utuh terkait tahapan ini akan memudahkan peserta untuk mentaati jadwal penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), "agar tidak melewati batas waktu yang ditentukan sehingga terhindar dari Sanksi pembatalan sebagai calon terpilih nantinya," kata Hasbi.

Disebutkan, berdasarkan regulasi Pemilu terkait pelaporan dana kampanye, diatur dalam Pasal 496  UU No. 7 Tahun 2017, bahwa, Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (21, dan/atan ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Masih kata Hasbi, Pasal 497 UU Pemilu ini bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana lGmpanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Ditambahkan, sesuai Pasal 525 Setiap orang, kelompok, perusahan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima rahrs juta rupiah).

Sebagai penyelenggara Pemilu menjadi kewajiban bagi KPU melaksanakan seluruh regulasi tersebut, karenanya semua peserta Pemilu wajib melaporkan dana kampanyenya, jika tidak menurut Hasbi, parpol peserta Pemilu 2019 terancam konsekwensi hukum, ancam Hasbi. (ami)


Tidak ada komentar